KENDAL, Rabu, 13 April 2022.
"Usia server kependudukan kita sudah berusia 10 tahun, sudah tidak ada garansi, spare part nya sudah tidak ada dipasaran, perlu peremajaan', kata Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang dikutip dari CNN Indonesia hari ini (13/4).
Masih menurutnya, pengenaan biaya Rp.1.000 bagi lembaga pengguna database kependudukan dimaksudkan untuk membiayai perawatan server kependudukan yang dimiliki Kemendagri karena terbatasnya anggaran dari APBN.
"Masih sedang dirumuskan detail biaya dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (PP PNBP)", imbuh Zudan.
Seperti diberitakan dibeberapa media online nasional sebelumnya, Komisi II DPR RI mengkhawatirkan hilangnya data 200 juta database NIK akibat server kependudukan milik Kemendagri minim maintenance karena minimnya anggaran dan sudah 4 kali pengajuan anggaran ditolak Kemenkeu.
===========================
Kaur perencanaan Desa Johorejo, Lutfil Adib, saat dimintai tanggapan perihal rentannya server kependudukan milik Kemendagri cuma bisa geleng-geleng kepala.
Dia tidak bisa membayangkan jika data kependudukan 200 juta penduduk Indonesia hilang hanya karena servernya rusak.
"Aku ora iso mikir, (Aku tidak bisa mikir)", ucap Adib sambil geleng-geleng kepala. (SA).
Dipost : 13 April 2022 | Dilihat : 393
Share :
